Anton Tabah Soroti Kasus Pencopotan Kalapas Polewali Mandar

0Shares

JAKARTA – Beredar berita bahwa Menkumham Yosana Lay mencopot Kalapas Polewali Mandar Sulbar, hal itu dilakukan karena mewajibkan napi Muslim belajar Al Quran. Terkait hal itu Pengurus MUI Pusat Irjen Pol (Purn) Anton Tabah Digdoyo memberikan kritikannya.

“Mencopot dan memutasi ke lebih rendah itu demosi bukan promosi sama dengan hukuman. Karenanya  harus adil dilihat dari kesalahannya supaya tidak dhalim, krn suatu saat Tuhan pasti membalas atas kedhalimanya. Jangan main-main dengan kedhaliman,” katanya Selasa (25/6).

Dewan Pakar ICMI itu menambahkan, apakah Kalapas yang membuat aturan napi Muslim mengkaji Al Quran di Lapas itu salah? Bahkan dinilai Menkumham sebagai melebihi batas kewenangan UU? Saya bilang tidak. WNI mengkaji dan mengamalkan ajaran agamanya itu diperintah UUD 1945 juga ideologi negara Pancasila masalah sangat prinsipil.

“Kasus ini bukti  pemerintah bekerja tanpa strategi. Apalagi jika non muslim di tengah publik opini buruk rezim ini tak suka Islam. Mestinya strategi nangkap kuda dengan kuda dengan tahapan-tahapan,” tambanya.

Misal teguran, tidak langsung main copot. Dengan demikian seperti kata filosof kena ikannya dan airnya tetap jernih.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly menyatakan ketika wajib baca Alquran diterapkan sebagai syarat pembebasan itu melampaui kewenangan Kalapas.

Yasonna pun menonaktifkan Kepala Lapas B Polman Haryoto yang menerapkan aturan wajib membaca Alquran bagi narapidana Islam yang menjalani pembebasan bersyarat. Aturan yang diterapkan tersebut ternyata berujung polemik dan menjadi pemicu kerusuhan di sana.    “Iya itu sudah ditarik orangnya ke kanwil,” ujar Yasonna di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (24/6). []