Muhammad Taufik: Anomali Hukum Terjadi di Masa Pemerintahan Saat Ini

0Shares

SOLO – Penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami anomali. Anomali hukum terjadi lantaran pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang berwenang untuk menegakkan hukum memberlakukan aturan hukum secara berbeda-beda terhadap norma yang sama.

“Penegakan hukum seolah menjadi monopoli kepentingan penguasa yang digunakan untuk mengamankan kekuasaan penguasa dan membungkam lawan politik. Penguasa memposisikan diri sebagai penafsir tunggal atas hukum yang ada,” kata Muhammad Taufiq didepan wartawan Rabu, (30/5).

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo anomali hukum terlihat dari banyaknya tokoh oposisi yang ditangkap dengan sangkaan yang cenderung mengada-ada. Misalnya Eggi Sudjana yang ditangkap dan dijadikan tersangka dugaan tindak pidana makar hanya karena berorasi mengajak masyarakat melakukan demonstrasi. Begitupula yang menimpa Mustofa Nahrawardaya, seorang aktivis sosial media yang gemar mengkritik pemerintah juga mengalami hal yang sama.

Muhammad Taufik menambahkan, anomali hukum berikutnya yaitu banyaknya orang yang ditangkap dengan dugaan penghinaan kepada Presiden Jokowi. Diperkirakan sudah lebih dari l0 orang ditangkap dalam tiga tahun terakhir bahkan sebagian diputus bersalah oleh pengadilan dalam kasus penghinaan Presiden. Anehnya dari sekian banyak kasus penghinaan Presiden tidak satupun yang diadukan langsung oleh Presiden Jokowi.

Bercermin dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat itu UU ITE tidaklah seganas sekarang, terutama dalam kasus dugaan penghinaan Presiden SBY yang pada saat itu dihina oleh beberapa orang, secara pribadi mengadukan penghinaan tersebut kepada kepolisian dengan dasar Pasal 207 maupun rumpun Pasal 3 10 KUHP. Namun di era Presiden Joko Widodo siapapun bisa ditangkap meskipun tanpa aduan langsung dari Joko Widodo.

“Penerapan hukum represif kemudian dilegitimasi dengan dibentuknya Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam yang beranggotakan para pakar hukum. Menurut teori analisis ekonomi Richard Posner, pembentukan Tim Asistensi Hukum tidak efisien karena proses hukum akan menjadi lebih bertele-tele dan memakan biaya lebih banyak,” kata Kaprodi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor.

Pada dasarnya teori analisis ekonomi menekankan pada prinsip ejisiensi-welth maximization. Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam juga akan tumpang tindih dengan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menurut Pasal 16 Perpres Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia.

“Oleh karena itu anomali hukum maupun penerapan hukum represif sangat tidak tepat dan justru menciderai konsep negara hukum serta memboroskan anggaran,” pungkasnya. []