Menu Close

Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat Solo Sepakat Tolak RUU HIP

0Shares

SOLO, (Pancaran.net) – Ulama, Habaib dan tokoh masyarakat Solo yang tergabung dalam Majelis Silaturahim Damai Negeriku secara tegas menolak disahkan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila). Hal itu dilakukan karena mendukung Maklumat MUI Pusat yang menolak RUU HIP.

Penolakan tersebut disampaikan di Gedung MUI Semanggi Pasar Kliwon Solo, Senin (22/6/2020). Hadir dalam pembacaan tersebut diantaranya KH Subari (Ketua MUI Solo), Ustadz Dr Muinudinillah Basri (Ketua DSKS) , KH Muhammad Halim (Ponpes Takmirul Islam), Prof Dr Tjipto Subadi, M.Si dan sejumlah tokoh lainnya.

Berikut ini isi dari pernyataan sikap tersebut:

Kami segenap komponen umat Islam se-Solo Raya, bersepakat membuat pernyataan sikap bersama yang berisi :

1. Menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila yang diinisiasi oleh DPR RI karena memiliki cacat substansial dan konstitusional sejak masih menjadi Naskah Akademik.

 Naskah Akademik RUU HIP telah memanipulasi Keppres Hari Lahir Pancasila dengan menyatakan bahwa, Keppres Hari Lahir Pancasila 1 Juni     sebagai bentuk pengakuan negara bahwa Pancasila bersumber dari pidato Soekarno 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI.

Hal ini adalah halusinasi dan persepsi, yang tidak pernah ada di dalam lintasan sejarah kebangsaan Indonesia, dan tidak pernah dilakukan oleh Ir. Soekamo sendiri selama beliau menj abat sebagai presiden RI. Sekaligus mendegradasi Pancasila dan berdusta atas nama Proklamator Kemerdekaan RI dan akan membuka hidupnya kembali faham komunisme.

2. Menegaskan bahwa tanggal 1 Juni adalah lahirnya “istilah Pancasila” bukan hari lahir Paneasila sebagai dasar negara. Karena pada hari itu Ir Sukamo baru memperkenalkan istilah pancasila dihadapan BPUPKI, dan belum disetujui sebagai dasar negara adapun kelahiran Pancasila sebagai dasar negara secara substansial dan konstitusional adalah tanggal 18 Agustus 1945 sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Sehingga tanggal 18 Agustus ditetapkan sebagai Hari Konstitusi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

3. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk mewaspadai dan menolak gejala munculnya PKI gaya baru di negeri tercinta Indonesia. Sejarah telah mencatat dua kali pemberontakan PKI yang telah menimbulkan luka mendalam di hati rakyat Indonesia.

4. Meminta kepada DPR RI melalui Baleg dan Panja RUU HIP, supaya membatalkan RUU HIP karena akan membuat turbulensi berkepanjangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mendegradasi Pancasila dan mengabaikan UUD 1945 yang akan membahayakan stabilitas NKRI.

5. Meminta kepada yang berwajib untuk mengusut dan menindak inisiator RUU HIP sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,karena telah melanggar konstitusi. Hasbunallaahu wa ni”mal wakiil ni’mal mauwlaa wa ni’man nashiir Laa haula walaa quwwata illa billaahil “Aliyyil “Adhim Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar.