DSKS Gelar Aksi Damai atas Tragedi Wamena

0Shares

SOLO, (Pancaran.net) – Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) melakukan aksi damai sebagai bentuk dukungan terhadap warga Wamena. Bahwa tanggal 23 September 2019 di Wamena Papua telah terjadi kerusuhan yang mengakibatkan 33 orang meninggal dunia termasuk dokter Soeko Marestiyo, +- 10.000 warga mengungsi, 465 ruko, 165 rumah, 224 Mobil dan 150 motor dibakar oleh para perusuh.

DSKS menganggap ini sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana amanat dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Peristiwa kerusuhan di Wamena bukan peristiwa kecil termasuk peristiwa yang memiliki makna yang sangat dalam di mana sebagai seorang muslim mengimani bahwa membunuh seorang manusia berarti membunuh seluruh umat manusia di dunia, sementara di Wamena sudah jatuh korban yang cukup banyak. Selain itu amanah menjaga keutuhan NKRI dari aksi separatis yang dilakukan oleh gerakan OPM.

“Fenomena mereka ingin memisahkan diri bahkan memerangi Negara Indonesia dibiarkan saja, maka tidak ada kecuali penafsiran mereka TNI dan  Polisi ketika tidak berdaya menghadapi itu semuanya maka berarti menunjukan lemahnya mereka,” kata Ustadz Muinudinillah Basri dalam orasi singkatnya.

Dalam aksi tersebut turut hadir menyampaikan orasi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia (DPC IKADIN) Surakarta, Dr Muhammad Taufiq. Taufiq pada kesempatan tersebut mengkritisi dua lembaga militer negara yakni Polisi dan TNI. Aturan no 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengatur tentang fungsi tentara yang masih keliru di dalam pelaksanaannya.

“Fungsi Tentara itu ada tiga, yang pertama menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia, yang kedua melindungi keutuhan Negara Republik Indonesia, yang ketiga mempertahankan keutuhan Negara Republik Indonesia,” ungkap Taufiq.

Taufiq menambahkan jika Organisasi Papua Merdeka atau OPM demi kepentingan politik supaya tentara tidak turun untuk memberantas diturunkan menjadi kelompok kriminal bersenjata. Padahal jelas OPM telah melakukan kesalahan berupa disintegrasi bangsa dengan pengibaran bendera bintang kejora dan praktik etnis cleanser, menghabisi orang-orang muslim dan hal ini merupakan tanggungjawab tentara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berikutnya yang disoroti oleh Taufiq adalah kekeliruan Panglima TNI tentang tugas menjaga keamanan pada pelantikan presiden terpilih, Jokowidodo. Dia mengatakan bahwa pada saat diwawancarai oleh televisi Panglima TNI mengatakan siapa saja yang menggagalkan pelantikan Presiden Jokowidodo akan berhadapan dengan TNI. Itu merupakan bahasa yang salah tidak sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas polisi.

“Tugas polisi itu tiga, satu menegakkan hukum, yang kedua menjaga tertib sipil yang ketiga melayani masyarakat jadi kalau ada gangguan pelakunya orang sipil maka penyelesaianya itu polisi,” imbuhnya. []

Reporter: Kukuh Subekti