DSKS Kecam Kebijakan Represif Kepolisian

0Shares

SOLO, (Pancaran.net) – Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mengecam aksi represif kepolisian terhadap umat Islam dan peserta aksi yang baru-baru ini terjadi. Kasus meninggalnya Kader IMM Immawan Randi, Mahasiswa Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi puncak sikap represif kepolisian yang disayangkan oleh semua pihak.

DSKS bersama dengan sejumlah elemen umat Islam Solo, aktivis mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa  Muslim Indonesia (KAMMI) Sholahuddin Al-Ayyubi UNS mengadakan aksi damai di depan Kantor Polresta Surakarta pada Jumat (27/09). Aksi tersebut sebagai wujud keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang dinilai sudah tidak aman selama mimbar aksi mahasiswa kemarin. Menteri Politik, Hukum dan HAM, Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian dinilai sebagai pihak-pihak yang semestinya bertanggungjawab atas terwujudnya keamanan dan ketertiban di tanah air.

Ketua Laskar Umar Islam Surakarta (LUIS),  Edy Lukito dalam orasinya mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi terhadap gerakan-gerakan mahasiswa yang telah berusaha memberi masukan yang objektif kepada pemerintah, meskipun seiring berjalannya waktu aksi tersebut ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dia juga menghimbau kepada aparat kepolisian Surakarta untuk bersama-sama elemen masyarakat dan umat Islam menjaga kenyamanan, ketentraman kota Surakarta. Pihaknya pun mengajak peserta aksi untuk bersama-sama memberantas oknum-oknum yang menunggangi aksi damai yang berbuat anarki sehingga mengancam kenyamanan Kota Surakarta.

“Bapak polisi tolong dalam menangani aksi-aksi mahasiswa ini jangan bersikap represif, yang akan menimbulkan kebencian. Kebencian-kebencian akan meningkat menjadi teror, aksi hari ini bukan aksi terakhir masih mengikuti perkembangan kalau masih ada aksi yang tidak menimbulkan kesejukan,keamanan kita masih ada aksi lagi,” kata Edy di depan peserta aksi damai.

DSKS mengucapkan turut berduka dan berbelasungkawa sekaligus berdoa ke hadirat Allah SWT agar almarhum memperoleh husnul khatimah. Menyesalkan tindakan represif aparat kepolisian dalam penanganan  unjuk rasa yang memakan korban meninggal dunia luka berat maupun ringan. Mendorong pihak terkait baik Polri, Komnas HAM, Kompolnas dan Ombudsman agar melakukan  pengusutan yang jujur, adil, dan transparan serta memproses hukum pelaku penembakan

“Meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengganti Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian yang bertanggungjawab atas penanganan keamanan unjuk rasa mahasiswa dan kondusivitas di Papua,” ujar Ketua DSKS, Dr Muinudinillah Basri melalui rilisnya kepada wartawan.

Ustadz Muin juga memohon kepada Pengurus Pusat Muhammadiyah agar dilakukan autopsi oleh tim internal Muhammadiyah atau tim gabungan yang profesional dan independen. Mendukung gerakan mahasiswa, pemuda, pelajar dan buruh dalam menyuarakan kebenaran, menuntut keadilan sebagai bagian dari hak konstitusional dan kewajiban melakukan amar makruf nahi mungkar.

Selanjtnya KAMMI Sholahuddin Al-Ayyubi UNS melalui Kadiv Jaringan dan Aksi, Rahmat Dandy mengatakan bahwa aksi mereka tidak sepakat dengan langkah represif polisi yang dinilai melanggar HAM. Karena kebebasan mengeluarkan pendapat, membela rakyat justru diperlakukan seperti penjahat di negara demokrasi seperti Indonesia. Hal ini harus ditentang, harus diingatkan kembali bahwa aparat ini untuk rakyat bukan untuk membunuh rakyat.

“Kita sebagai sesama mahasiswa muslim harus bersatu dalam amar maruf nahi munkar bukan lagi kita harus mementingkan kepentingan kelompok, golongan dan dalam rangka menyuarakan kebenaran termasuk represifitas aparat ini, dan tindakan-tindakan melanggar hukum dan ham ini,” unkap Dandy kepada Pancaran. []

Reporter: Kukuh Subekti