AILA Indonesia Menolak Desakan Aksi Mahasiswa Tentang Pengesahan RUU P-KS

0Shares

JAKARTA, (Pancaran.net) – Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia secara tegas menolak desakan pengesahan RUU P-KS yang dilakukan oleh oknum mahasiswa di seluruh Indonesia pada aksi demonstrasi hari Selasa (24/9). Hal tersebut hanyalah usulan dari kelompok tertentu dan bukan tuntutan mayoritas mahasiswa di Indonesia.

AILA INDONESIA  sebagai organisasi yang sejak awal melakukan pengkajian kritis terhadap RUU P-KS,  serta produk perundangan lainnya terkait perempuan, anak dan keluarga,  merasa perlu untuk menyatakan kembali sikap dan pandangannya. Pihaknya menilai desakan untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)  karena merupakan desakan yang irasional dan tidak beralasan secara filosofis, normatif dan sosiologis. Selain itu AILA berpendapat bahwa pengesahan terhadap RUU P-KS bukanlah tuntutan mayoritas mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah.

“Tuntutan pengesahan RUU P-KS telah disusupkan oleh kelompok berpaham “kebebasan seksual ”  yang ingin mendompleng aksi mahasiswa terkait isu korupsi serta agenda reformasi lainnya,” ujar Ketua Umum AILA, Rita Soebagio dalam rilis Rabu (25/09) yang diterima redaksi Pancaran.

Rita menilai jika hal ini ada kaitannya dengan kampanye kebebasan seksual yang diusung oleh para pendukung RUU P-KS dan para penolak pasal zina dan LGBT dalam RKUP. Hal tersebut telah mengotori gerakan mahasiswa dan masyarakat  yang selama ini telah tulus berjuang demi mewujudkan bangsa  Indonesia yang  bermoral dan beradab. Permintaan revisi secara substantif terhadap RUU P-KS bukan datang dari segelintir organisasi, namun menjadi pendapat banyak pakar hukum,  akademisi, tokoh masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang otoritatif.

Revisi secara substantif terhadap RUU P-KS  juga menjadi semangat sebagian besar anggota Panja RUU P-KS, ketika mengatakan bahwa RUU PKS lebih tepat diubah menjadi RUU “Kejahatan Seksual” dan diperbaiki substansinya agar tidak mengakomodasi perilaku seksual menyimpang seperti zina dan LGBT. AILA Indonesia mengajak  mahasiswa untuk terus bergerak menolak dan mengkritisi RUU P-KS serta RUU bermasalah lainnya, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai moral dan agama, tanpa kehilangan daya  kritisnya dalam menyikapi proses legislasi yang sedang berjalan.

“Pastikan tidak  terjadi  lagi pengesahan berbagai RUU yang tidak melalui proses pengkajian  secara mendalam, cacat secara formil maupun materil, dan tidak melibatkan seluruh  elemen masyarakat,” kata Rita tegas.

Pihaknya menghimbau agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan  Pemerintah, agar dapat menerima aspirasi  dan masukan dari berbagai pihak terkait produk perundangan yang ada. Masukan dari berbagai elemen di tengah masyarakat sangat diperlukan   untuk memastikan RUU tersebut  selaras dengan  nilai-nilai Pancasila yang berketuhanan dan berkemanusiaan yang adil dan beradab, serta tidak mengusik rasa keadilan di masyarakat. []

Reporter: Kukuh Subekti