Ancam Kebebasan Pers IJTI Serukan Tolak RKUHP

0Shares

JAKARTA, (Pancaran.net) – DPR periode 2014-2019 akan mensahkan RKUHP akhir bulan September ini. IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) menyatakan menolak rencana tersebut.

IJTI benpendapat jika RKUHP ini disahkan menjadi Undang Undang maka ini akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers yang tengah tumbuh dan berkembang di tanah air.

“Pasal-pasal dalam RKUHP akan berbenturan dengan UU Pers yang menjamin dan melindungi kerja-kerja pers,” ujar Yadi Hendriana, Ketua Umum IJTI melalui rilisnya Senin (23/9).

Kemerdekaan Pers dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi dalam demokrasi.

Tanpa kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi maka demokrasi yang telah diperjuangkan dengan berbagai pengorbanan, akan berjalan mundur.

Yadi Hendriana menambahkan, keberadaan pasal pasal karet di KUHP akan mengarahkan kita pada praktik otoritarian seperti yang terjadi di era Orde Baru yang  menyamakan kritik pers dan pendapat kritis masyarakat sebagai penghinaan dan ancaman kepada penguasa.

Beberapa pasal yang menurut IJTI mengancam kebebasan pers adalah sebagai berikut:

  1. Pasal 219 Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden
  2. Pasal 241 Tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah
  3. Pasal 247 Tentang Hasutan Melawan Penguasa
  4. Pasal 262 Tentang Penyiaran Berita Bohong
  5. Pasal 263 Tentang Berita Tidak Pasti
  6. Pasal 281 Tentang Penghinaan Terhadap Pengadilan
  7. Pasal 305 Tentang Penghinaan Terhadap Agama
  8. Pasal 354 Tentang Penghinaan Terhadap Kekuasaan Umum Atau Lembaga Negara
  9. Pasal 440 Tentang Pencemaran Nama Baik
  10. Pasal 444 Tentang Pencemaran Orang Mati

“Presiden Joko Widodo sudah meminta agar pengesahan RKUHP ini ditunda dan tidak harus dipaksakan untuk disahkan oleh DPR periode sekarang. Namun, jika DPR tetap bersikeras mengesahkan RKUHP ini, RKUHP akan tetap berlaku meskipun presiden sebagai kepala negara tidak menandatanganinya,” tegasnya.

IJTI menilai situasi ini menunjukkan adanya darurat kebebasan pers RKUHP ini bisa akan dijadikan alat untuk membungkam pers yang kritis.

“Tidak ada cara lagi selain kita harus menolak. Insan pers, penggiat demokrasi dan seluruh lapisan masayarakat harus bersatu bersama-sama menolak RKUHP,” pungkas Yadi Hendriana. []