Ormas Islam Minta DPR dan Presiden Tunda Pembahasan dan Pengesahan RUU Pesantren

0Shares

JAKARTA, (Pancaran.net) – Gabungan ormas Islam mengkaji secara mendalam terhadap RUU Pesantren, memperhatikan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, antropologis, dan perkembangan serta pertumbuhan pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ormas Islam tersebut terdiri dari Persyarikatan  Muhammadiyah, ‘Aisyiyah, Al Wasliyah, Persatuan Tarbiyah lslamiyah (PERTI),Persatuan Islam (PERSIS), Dewan Dakwah lslamiyah,Nahdlatul   Wathan,Mathla’ul  Anwar, serta Badan Kerjasama  Pondok  Pesantren  Indonesia   (BKsPPI)

“Kami berpendapat DPR RI dan Presiden RI perlu menunda pembahasan dan pengesahan RUU Pesantren.,” ujar Dr Busyro Muqdas Ketua PP Muhammadiyah melalui rilisnya Selasa (17/9).

RUU  Pesantren   tidak  dapat  dipisahkan   dari  Sistem  Pendidikan Nasional (Sisdiknas).   Dengan   demikian   pengaturan   yang   lebih  tepat,   apabila   diperlukan pengaturan         lebih   terperinci,    maka   dilakukan   dengan   memasukkan    materi   muatan   RUU Pesantren  dengan revisi  Undang-Undang   Sistem  Pendidikan  Nasional, “

Rancangan   Undang-Undang    Pesantren   yang  dibahas  di DPR  RI berawal  dari  RUU  inisatif DPR RI dengan nama Rancangan  Undang-Undang   Pesantren  dan Pendidikan  Keagamaan.   Hal ini  menunjukkan perbedaan nomenklatur RUU Pesantren yang dibahas  saat ini. Adanya perubahan nomenklatur, menunjukkan perbedaan antara yang diusulkan DPR RI dan yang di usulkan Pemerintah.

“Kami berpendapat ada persoalan mendasar akibat perbedaan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang ini.  Perubahan nomenklatur dan penghapusan ratusan pasal dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, mengakibatkan RUU Pesantren kehilangan pijakan Naskah Akademik yang disusun untuk menghasilkan naskah RUU Pesantren,” tambahnya.

RUU  Pesantren perlu  dilakukan  kajian  menyeluruh  untuk  dapat dilakukan pembahasan, dengan menyusun ulang Naskah Akademik RUU Pesantren yang salah satunya mengkaji pemisahan antara pengaturan Pendidikan Keagamaan Islam dengan Pendidikan Keagamaan Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Kami berpendapat materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.  55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama (No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu’adalah;  dan No.  71 Tahun 2015 tentang Ma’had  Aly) sudah memberikan ruang bagi berkembangnya Pesantren.

“Kami mencermati naskah Rancangan Undang-Undang Pesantren yang saat ini tengah dibahas, sebagaimana terlampir bersama Undangan Rapat Dengar Pendapat Umum, dalam Rancangan Undang-Undang Pesantren perlu dilakukan pengkajian dan pendalam yang menyeluruh, ” pungkasnya. []