Pilkada 2020 Jabatan Bupati Hanya 4 Tahun

0Shares

SUKOHARJO, (Pancaran.net) – Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2020 mendatang hanya empat tahun atau lebih cepat setahun dibandingkan sebelumnya selama lima tahun. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Jabatan empat tahun diterapkan mengingat pemerintah pada tahun 2024 mendatang akan melaksanakan kali pertama Pillada serentak.

Dilansir krjogja, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo Nuril Huda, Rabu (18/9) mengatakan, Kabupaten Sukoharjo memiliki agenda penting berupa Pilkada 2020 mendatang bersama dengan 270 daerah lainnya di Indonesia. Pada pelaksanaan Pilkada tersebut secara teknis hampir sama dibandingkan sebelumnya. Namun ada beberapa hal mencolok terkait perubahan yang ditetapkan pemerintah pusat. Salah satunya berkaitan dengan masa jabatan pemenang Pilkada baik bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Pada pelaksanaan Pilkada periode sebelumnya pemenang pemilu mendapat alokasi masa jabatan selama lima tahun. Namun pada Pilkada 2020 mendatang bupati dan wakil bupati terpilih Sukoharjo hanya menjabat selama empat tahun. Aturan tersebut juga berlaku untuk daerah lain yang menyelenggarakan pemilu tahun depan.

Perubahan aturan tersebut sudah disosialisasikan langsung oleh pemerintah pusat. Sasarannya yakni para pengurus partai politik (parpol) dan pihak terkait lainnya.

“Masa jabatan bupati dan wakil bupati hasil Pilkada 2020 mendatang mengalami perubahan hanya empat tahun dari sebelumnya lima tahun. Perubahan dilakukan menyesuaikan dengan aturan baru dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Pemerintah pusat sengaja memangkas masa jabatan pemenang Pilkada 2020 karena berencana menggelar Pilkada 2024 serentak. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Dalam UU itu diatur tentang Pilkada serentak yang akan digelar tahun 2024.

“Lebih spesifik lagi dijelaskan dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 201 ayat (7) yang berbunyi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024,” lanjutnya.

Nuril menegaskan, melihat aturan tersebut maka secara otomatis bupati dan wakil bupati Sukoharjo terpilih hasil Pilkada 2020 hanya menjabat selama empat tahun. Pemerintah pusat terkait berkurangnya masa jabatan pemenang pemilu tahun depan sudah memberikan solusi berupa kompensasi. Hal itu diatur dalam Pasal 202 UU No 10 Undang-Undang 10 tahun 2016. “Kompensasi tersebut berupa gaji pokok dikali sisa bulan masa jabatan,” lanjutnya. []