PP Nasyiatul Aisyiyah Minta DPR & Pemerintah Tinjau Kembali Rencana Revisi UU KPK

0Shares

JAKARTA, (Pancaran.net) – Pengurus Pusat Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah meminta DPR dan pemerintah untuk meninjau kembali rencana merevisi Undang-undang KPK.

Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah sebagai organisasi perempuan muda muslim Indonesia, turut prihatin dengan kondisi KPK saat ini. Kebijakan merevisi undang- undang KPK seharusnya untuk menguatkan lembaga KPK, bukan justru melemahkannya.

KPK juga diminta untuk tetap menjadi lembaga yang independen dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Sementara itu kepada pimpinan KPK yang terpilih, NA Muhammadiyah sangat berharap agar bisa membuktikan keberpihakan secara totalitas kepada agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Keberpihakan Nasyiatul Aisyiyah ini semata mata karena memberikan perlindungan bagi generasi muda dari budaya korupsi yang ada dan sebagai bagian dari upaya kampanye pencegahan perilaku korupsi kepada siapapun saja, termasuk perempuan dan anak,” ujar Ketua Umum PP Nasyiatul Aisyiyah Diyah Puspitarini dalam keterangan rilisnya kepada redaksi Pancaran. Senin (16/9).

Banyak kalangan menilai jika keputusan merevisi UU KPK ini terkesan terburu-buru. Pasalnya anggota dewan yang baru periode 2019-2024 pun sebentar lagi akan dilantik pada 1 Oktober 2019 mendatang. Polemik revisi UU KPK ini pun baru muncul ke tengah-tengah publik pada 5 September 2019, semua pihak berharap agar UU yang dihasilkan bisa berkualitas tentu membutuhkan waktu yang “normal” artinya tidak ada kesan publik terhadap DPR dan pemerintah melakukan sistem kejar tayang.[]

 

Reporter: Kukuh Subekti