FUIS Beri Dukungan Anggota Dewan Tolak RUU P-KS

0Shares

SEMARANG, (Pancaran.net) – Forum Umat Islam Semarang (FUIS) mendatangi kantor DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang guna memberikan dukungan kepada anggota dewan tingkat provinsi itu untuk ikut menolak munculnya RUU P-KS, Senin, (16/9/2019).

Rombongan dari FUIS tersebut diterima langsung Agung Budi Margono di ruang Fraksi PKS lantai 5 gedung DPRD Jawa Tengah.

“Agenda ini merupakan silaturrahmi ke anggota dewan dan memberi dukungan dalam menolak maupun merevisi RUU P-KS,” kata ketua FUIS Wahyu Kurniawan.

Wahyu menyebut, RUU P-KS tersebut bila disahkan akan menuai polemik yang besar di masyarakat, sebab, banyak pasal yang multitafsir dan justru bisa melanggar nilai dan norma norma dalam agama.

“RUU ini kelihatan baik bahasanya, tapi jika ditelaah lebih dalam, ini bahasa yang multi tafsir, bisa dimanfaatkan kelompok liberal maupun sekuler untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan syariat,” katanya.

Sementara itu, perwakilan LBH Pelita Umat Jawa Tengah Agus A, SHi menjelaskan bahwa RUU P-KS tersebut akan sangat berbahaya dampaknya bila sampai disahkan, ia memberi contoh dalam pasal 14.

“Ini sangat berbahaya jika RUU ini dilegalkan, seperti pasal 14 berkenaan kontrasepsi, intinya dipoin ini ada kata pemaksaan,” ungkapnya.

Itu artinya jika tidak dipaksa itu berati boleh dan tidak dijelaskan apakah suami istri atau bukan, maka siapapun yang menggunakan kontrasepsi berati sah, yang tidak boleh adalah dipaksa.

Redaksi yang hampir sama juga dituliskan di pasal 15, bahwa yang dilarang adalah orang yang dipaksa aborsi, karena menurutnya jika itu tidak dipaksa itu menjadi boleh

“Ketika orang tidak dipaksa atau ingin aborsi secara sukarela pasangan tidak sah kemudian ingin mengaborsi itu sah dalam pandangan pasal 15 dan ini sangat berbahaya sekali,” ujar Agus.

Sementara itu, Agung Budi Margono menegaskan bahwa partainya sejak awal sudah konsisten menolak RUU P-KS yang dirasa penuh kepentingan tersebut.

“Sudah banyak kalangan yang menolak RUU ini, bukan hanya ummat Islam, tapi termasuk juga non Islam,” katanya.

Dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam salah satu frasenya yaitu menjadikan Jawa Tengah ini menjadi provinsi yang religius, dimaksudkan isu-isu progam keumatan itu secara konstitusional masuk dalam perda, Agung menambahkan bahwa pemerintah tinggal melihat kemana arah pandangan masyarakat

“Tinggal masyarakat ini mau kemana, kalau ummat ini tidak peduli maka sekuler yang akan mengambil,” pungkas sosok yang juga mejabat sebagai Wakil ketua DPRD Jawa Tengah.[]

Reporter: Ristyan Ari, Agus Riyanto