Revisi UU KPK Presiden Jokowi Dinilai Keliru Secara Hukum & Politik

0Shares

JAKARTA, (Pancaran.net) – Keputusan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) terkait revisi undang-undang KPK dinilai keliru secara hukum dan politik. Keberadaan Surpres dinilai buru- buru karena tidak mempertimbangkan implikasi hukum dan politik secara umum.

“Kebijakan politik Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) revisi UU KPK kepada DPR RI beberapa hari lalu adalah  merupakan jebakan maut kepentingan  politik legislasi DPR RI untuk memiliki ruang dan gelanggang mengutak-atik UU KPK, dan serta  tindakan politik presiden Joko Widodo tersebut adalah  keliru dan terlalu buru- buru tanpa mempertimbangkan implikasi hukum dan politik secara universal dan radik sehingga menuai protes dan penolakan berbagai pihak,” ujar Dewan Pakar ICMI Muda Pusat, Ali Yusran Gea dalam keterangan rilisnya kepada redaksi Pancaran. Senin (16/9).

Ali Yusran menilai untuk saat ini UU KPK tidak perlu diperbaiki karena substansinya cukup responsif, yang perlu diperbaiki adalah mentalitas, kredibiltas, kapabilitas serta track record orang- orang yang menduduki lembaga anti korupsi itu. Dia berpendapat bahwa selama kita masih meyakini bahwa keberadaan UU KPK yang sudah ada cukup responsif, selanjutnya ialah tinggal bagaimana komisioner KPK  menjalankan UU ini sebagaimana mestinya dan bukan di jalankan apa adanya.

“Perubahan suatu UU sangat di mungkinkan manakala substansi dan atau materi dari sebuah UU tersebut sudah tidak sesuai fakta aspek sosiologis, politis dan filosofis dan perkembangan kehidupan hukum di kalangan masyarakat, akan tetapi saat ini belum waktunya dan yang sangat jauh lebih penting saat ini adalah melahirkan orang-orang yang patut menduduki jabatan KPK itu agar visi dan misi  lembaga anti korupsi itu dapat di jalankan sesuai dengan perintah UU KPK,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia menambahkan jika kesempurnaan sebuah produk UU tidak akan menjamin substansi dari UU tersebut sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara manakala penegak hukum dan atau penyelenggara negara yang menjalankan UU tersebut  tidak memiliki political will yang kuat dan moralitas hukum yang tinggi dan mentalitas yang baik.

“UU KPK saat ini telah banyak memenjarakan maling-maling uang negara dan saat ini diduga banyak kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok merasa terancam hidupnya dan kepentingannya akibat keberadaan UU KPK,” papar Ali Yusran.

Lembaga negara DPR RI, Pemerintah RI dan pihak- pihak lain sudah bersepakat secara politik bahwa pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi adalah musuh bersama dan negara. Lantas kenapa kita anti pati pada lembaga tersebut, menjadi aneh apabila kalangan DPR RI dan pejabat-pejabat lainnya sangat bernafsu untuk merivisi UU KPK tanpa mempertimbangkan implikasi hukum dan politik secara universal dan radik.

Merivisi sebuah UU adalah merupakan bagian dari politik hukum pemerintah, maka revisi itu boleh dilakukan sepanjang ruang lingkup revisi itu benar-benar kepentingan negara atau publik dan bukan karena dendam atau nafsu kepentingan politik semata. Kita tidak meragukan keberadaan UU KPK akan tetapi yang sangat kita ragukan adalah orang-orang yang menduduki jabatan di lembaga anti korupsi itu.

“Save UU No. 30 Tahun 2002,” kata  Ali Yusran tegas. []

 

Reporter: Kukuh Subekti