OJK Nilai Jateng Kawasan Religius, Potensial Kembangkan Ekonomi Syariah

0Shares

SOLO, (Pancaran.net) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Jawa Tengah (Jateng) sebagai kawasan yang potensial untuk mengembangkan kegiatan ekonomi syariah. Kota- kota religius seperti kawasan Pantura (Demak, Kudus, Pati, dan Kendal) sangat cocok untuk ditumbuhkan pusat perekonomian syariah. Jateng saat ini baru memiliki 10 Bank Umum Syariah (BUS), 8 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 10  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

“Perbankkan syariah di Jateng dibanding perbankan nasional, Jateng total aset secara keseluruhan hanya 6,18% dengan 10 Bank Umum Syariah (BUS), 8 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 10  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)” tutur Kepala Sub Bagian (Kasubag) Bank OJK, Solo, Heri Santosa dalam sebuah seminar Keuangan Syariah di UNS pada Sabtu (14/9).

Heri menambahkan berdasarkan pengalamannya selama bekerja di OJK Semarang dia menilai Jateng, khususnya kawasan Semarang dan sekitarnya, merupakan basis religius yang semestinya tumbuh pusat- pusat ekonomi syariah. Karena ada suatu kasus di salah satu BPR konvensional di Kota Kendal  yang mayoritas nasabah yang menabung uang di sana tidak mau jika diberi bunga. Melihat hal tersebut OJK mendorong agar mereka menjadi BPRS meskipun sulit karena pemilik BPR tersebut bukan seorang muslim.

“Dan itu harunya kita anggap potensi, mereka itu sistemnya nasabah dikasih hadiah karena nggak mau dikasih bunga sehingga BPR itu kalau  ada yang mau menabung dikasih kompor, lemari es dan lainnya,” terang Heri.

Perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 14 BUS, 20 UUS dan 164 BPRS dari total aset mencapai 499,34 triliun. Struktur perbankan di Indonesia cikal bakalnya ialah bank syariah masih dalam satu struktur UUS yang merupakan anak usahanya bank konvensional. Modal UUS dipisahkan dari bank konvensional kemudian mendirikan unit usaha syariah.

“Mungkin jalan yang terbaik adalah itu, untuk mendirikan bank umum syariah dibutuhkan permodalan yang cukup besar,” paparnya.

Kondisi tersebut pun berdampak pada sumber daya manusia (SDM) UUS juga masih SDM perusahan induknya. Sehingga SDM yang ada belum termasuk yang profesional karena sering kali mengalami keluar  masuk. Oleh karenanya pada tahun 2023 semua bank syariah harua terlepas dari perusahaan induknya.

OJK sebagai lembaga pengatur lembaga keuangan juga terlibat dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bank syariah. Beberapa kewenangan OJK di antaranya ialah mengatur siapa direktur atau pemilik bank syariah, melakukan uji kelayakan terhadap calon pimpinan, pengurus. Selain itu persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib memiliki dewan pengawas syariah yang tugasnya mengawasi produk-produk bank syariah.

“Dewan pengawas syariah mengawal agar produk bank syariah sesuai prinsip- prinsip syariah, produk- produk syariah harus dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah kami dari OJK ada buku panduan misalnya prinsip- prinsip wakalah, mudharabah, musyarakah seperti itu yang seperti apa dan di situ juga ada kriteria harus menggunakan akad yang seperti apa?” pungkas Heri. []

 

Reporter: Kukuh Subekti