HMI Pertanyakan Komitmen Pemerintah Atasi Kabut Asap Sumatera dan Kalimantan

0Shares

JAKARTA, (Pancaran.net) – Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (BAKORNAS LKMI PB HMI) mempertanyakan komitmen Pemerintah RI dalam mengatasi bencana asap di daerah Sumatera dan Kalimantan. Peristiwa kebakaran hutan dan kabut asap telah menyensarakan masyarakat setempat bahkan meluas hingga negara tetangga, Malaysia dan Singapura.

“Presiden kan dalam beberapa kesempatan berjanji bahwa tidak ada lagi kebakaran lahan dan kabut asap, termasuk pada saat debat kandidat presiden yang lalu. nah, buktikanlah janji itu,” Ujar Repil Ansen selaku Direktur Bakornas LKMI PB HMI dalam rilisnya kepada redaksi Pancaran baru- baru ini.

Dilansir dari berbagai sumber, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di enam daerah di Riau pada Kamis (12/9/2019) pukul 15.00 WIB memasuki level Berbahaya. Sementara Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup Kamis, (12/9/2019) khusus di Kecamatan Sukadana juga masuk dalam kategori bahaya.

“Seperti yang diketahui, Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan berdampak langsung pada kesehatan, khususnya gangguan saluran pernapasan. Asap mengandung sejumlah gas dan partikel kimia yang menggangu pernapasan seperti seperti sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida (CO), formaldehid, akrelein, benzen, nitrogen oksida (NOx) dan ozon (O3). Material tersebut memicu dampak buruk yang nyata pada manula, bayi dan pengidap penyakit paru” jelas Sarjana Kesehatan Masyarakat ini.

Menanggapi hal ini, BAKORNAS LKMI PB HMI mengeluarkan 3 pernyataan sikap. Bahwa permasalahan kabut asap tersebut seolah-olah tidak pernah kunjung selesai.

Bakornas LKMI PB HMI juga menghimbau kepada pemerintah untuk  melakukan beberapa langkah sebagai berikut: Pertama, Negara harus hadir dalam memenuhi hak warga negara untuk hidup sehat dan layak, meminta Kementerian terkait harus serius menangani kebakaran hutan dan lahan.

Kedua, Kewajiban negara untuk melindungi warga negara dan menjamin kesehatan  warga negara. Meminta Kementerian Kesehatan cepat tanggap dalam menangani penyakit yang diderita masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan.

Ketiga, Negara berkewajiban untuk segera mengambil tindakan responsif serta mengantisipasi dampak yang lebih luas, seperti kejadian penyakit dan kematian karena asap. Meminta Kementerian Kesehatan mengintruksikan baik kepada Dinas Kesehatan maupun RSUD membuka posko kesehatan dilokasi strategis untuk melayani masyarakat yang terpapar oleh asap kebakaran hutan saat ini. []

 

Reporter: Kukuh Subekti