Aliansi SORAK “DPR Polah, KPK Bubrah”

0Shares

SOLO, (Pancaran.net) – Aliansi Solo Ora Korupsi (SORAK) mengadakan aksi damai penolakan revisi Undang-Undang (UU) KPK Nomor 30 Tahun 2002, pada Kamis (12/9). Aksi damai yang  berlangsung di depan Kantor DPRD Surakarta ini mengambil tema “DPR Polah, KPK Bubrah”.

Keputusan DPR melakukan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 dinilai beberapa pihak sebagai bentuk upaya untuk melakukan pelemahan fungsi KPK sebagai lembaga independen. Oleh karenanya Aliansi SORAK meminta Presiden Jokowi untuk menolak Rancangan Perubahan UU KPK dan membatalkan rencana pembahasan Rancangan Perubaha UU KPK.

“Kami ada disini menyerukan kepada semua elemen masyarakat Indonesia untuk bersatu dan terus melakukan penolakan kepada setiap usaha yang mengancam pemeberantasan korupsi di Indonesia”, ujar Muhammad Rizki Almalik dalam keterangan rilisnya kemarin.

Riski menjelaskan jika keberadaan RUU KPK adalah kesepakatan beberapa fraksi seperti PDIP, PPP, Nasdem, PKB dan Golkar. Fakta yang ada tersebut dimungkinkan akan menimbulkan polemik baru di masyarakat. Kesepakatan revisi UU KPK tersebut dikhawatirkan akan disertai dengan adanya tendensi kepentingan politik untuk melemahkan KPK.

Aliansi SORAK menyampaikan beberapa hal yang menjadi penyebab mereka menolak rencana revisi UU KPK.

Pertama, adanya  klausa  bahwa pegawai KPK sebagai ASN dan bukan sebagai sebagai pegawai tetap serta aturan bahwa penyelidik harus dari kepolisian dapat menggoyahkan independensi KPK. Kedua, digagasnya Dewan Pengawas yang secara hukum bermasalah dan dapat memperlambat kinerja KPK. Ketiga, Pasal 12A RUU KPK mengandung frasa “koordinasi” antara KPK dengan Kejaksaan Agung dalam proses penuntutan dapat memperlambat proses kerja KPK. []

Reporter: Kukuh Subekti