Buruh Sukoharjo Sepakat Tolak Kenaikan BPJS

0Shares

SUKOHARJO, (Pancaran.net) – Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo adukan masalah perburuhan kepada Gubernur Jawa Tengah, Bupati Sukoharjo dan DPRD Sukoharjo. Beberapa masalah tersebut berkaitan dengan penolakan kenaikan premi BPJS, penolakan revisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan lainnya. Buruh berharap para pemangku kebijakan dapat membantu menyelesaikan masalah.

Dilansir krjogja, Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) sekaligus Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo, Sukarno, Kamis (12/9) mengatakan, FPB secara resmi sudah mengirim surat kepada Gubernur Jawa Tengah, Bupati Sukoharjo dan DPRD Sukoharjo beberapa hari lalu. Dalam surat tersebut dijelaskan mengenai berbagai masalah yang dihadapi buruh dan diharapkan bisa diselesaikan oleh para pemangku kebijakan.

FPB terus berusaha agar masalah yang dihadapi buruh selesai secepatnya. Tidak hanya berkirim surat saja namun juga meminta pertemuan dengan gubernur, bupati dan DPRD Sukoharjo. Pertemuan pertama dilakukan dengan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya. Kegiatan digelar di ruang rapat kerja bupati, Kamis (12/9).

“Buruh Sukoharjo lebih mengedepankan musyawarah mufakat dan meminta pertemuan dengan bupati. Tuntutan buruh agar para pemangku kebijakan bisa membantu secepatnya menyelesaikan masalah salah satunya penolakan kenaikan premi BPJS,” ujarnya.

FPB Sukoharjo sudah berkoordinasi dengan serikat pekerja yang ada di Sukoharjo satu suara menolak kenaikan premi BPJS. Selanjutnya para buruh diminta tetap tenang menunggu hasil pertemuan dengan bupati.

“Masalah kenaikan premi BPJS memang jadi kewenangan pusat tapi setidaknya buruh bisa menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat di daerah untuk ikut memperjuangkan nasib buruh ke pusat,” lanjutnya.

Sejumlah catatan masalah sudah dirumuskan serikat pekerja untuk segera disampaikan ke Pemkab dan DPRD Sukoharjo secepatnya. Masalah seperti penolakan kenaikan premi BPJS, temuan perusahaan yang belum mendaftarkan atau mengikutkan pekerja sebagai peserta BPJS, penolakan revisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penghapusan Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan status tenaga kerja kontrak.

Sukarno mengatakan, pihaknya sudah mendengar kabar tentang rencana pemerintah pusat melakukan revisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan dalam rencana tersebut pemerintah akan mengundang pengusaha dan serikat pekerja.

“Serikat pekerja di Sukoharjo menolak adanya revisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah pusat sekarang justru harus menghapus PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,” lanjutnya.

Revisi terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dianggap serikat pekerja Sukoharjo tidak lebih baik. Sebab dikhawatirkan revisi itu justru akan memihak kalangan pengusaha saja. Sedangkan nasib buruh masih tetap memprihatinkan.

Salah satu indikasi tersebut dijelaskan Sukarno karena adanya usulan dari kalangan pengusaha tentang rencana penghapusan uang pensiun bagi pekerja. Hal ini tentu sangat merugikan para pekerja yang telah lama mengabdikan diri bekerja di perusahaan.

“Saat pekerja sudah tua dan pensiun akan terancam haknya mendapatkan uang pensiun. Jelas itu sangat merugikan. Memang itu masih wacana saja tapi tetap saja membuat khawatir pekerja,” lanjutnya.

Dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan dengan melibatkan sejumlah serikat pekerja. Materi yang dibahas yakni menyikapi tentang rencana pemerintah pusat berkaitan dengan revisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Serikat pekerja Sukoharjo sekarang justru sedang kencang menyuarakan penghapusan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. “Serikat pekerja Sukoharjo sudah menyuarakan soal penghapusan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan saat peringatan May Day kemarin,” lanjutnya.

PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sudah berlaku hampir empat tahun berjalan dan justru sering merugikan buruh saat penentuan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Karena itu pada Tahun 2020 mendatang sudah ada perubahan sistem dalam menentukan upah buruh.

“Serikat buruh Sukoharjo sudah mengajukan ke dinas agar dilakukan survei satu atau dua kali. Berapa angka sebenarnya di Sukoharjo. Sebab selama ini untuk menentukan upah hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan itu sangat merugikan buruh,” lanjutnya.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan, keluhan yang disampaikan buruh ditampung dan akan disampaikan ke pusat. Sebab masalah tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemkab Sukoharjo tidak bisa sepihak melakukan pelarangan.

“Seperti kenaikan premi BPJS itu sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat. Daerah hanya tinggal menjalankan saja,” ujarnya. []