Wakil Ketua Komisi VIII: Presiden Harus Mencopot Rektor UIN Sunan Kalijaga

0Shares

JAKARTA, (Pancaran.net) – Berkaitan dengan penulisan dan pengujian disertasi atas nama Abdul Azis, tentang konsep Milk Al Yamin, dari Mohammad  Syahrur, mengenai hubungan seks bebas  diluar pernikahan, Wakil Ketua Komisi VIII, Sodik Mudjahid meminta Presiden mencopot Rektor UIN Sunan Kalijaga.

“Kita selama ini, mengakui dan menjunjung tinggi kebebasan ilmiyah dan kebebasan akademis, di Perguruan Tinggi, yang dijamin UU, untuk mengkaji secara ilmiyah semua aspek alam dan bidang kehidupan umat manusia,” ujarnya melalui rilis Rabu, (4/9).

Sebagai lembaga akademisi dan lembaga ilmiyah, seharusnya UIN Sunan Kalijaga, mampu memahami dengan cermat, dinamika yang  sedang  berkembang di masyarakat Indonesia, dalam hal perilaku seks dan pernikahan.

Sodik Mudjahid menilai Rektor, Direktur Pasca Sarjana dan promotor dari Abdul Azis telah melakukan kebodohan ESQ, sehingga UIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga akademisi, lembaga ilmiyah dan lembaga agama Islam,  gagal  memahami dinamika  dan kekhawatiran masyarakat tersebut.

Akibatnya, UIN Sunan kalijaga, melakukan kegiatan ilmiyah yang menambah maraknya budaya seks bebas yang bertentangan dengan nilai Pancasila serta  menambah keresahan, kekhawatiran dan ketakutan orangtua/ masyarakat akan budaya seks bebas diluar nikah.

Kebodohan dan kegagalan pimpinan UIN Sunan kalijaga, dalam memahami dinamika perilaku seks bebas yang bertentangan dengan Pancasila serta nilai agama dan budaya rakyat Indonesia, tidak kalah bahayanya dengan kegagalan dalam memahami faham  radikalisme yang dicurigai berkembang di kampus kampus dan komunitas lainnya.

“Atas dasar kebodohan dan kegagalan tersebut,maka  Presiden melalui Menteri Agama, diminta memcopot Direktur Pasca Sarjana dan Rektor UIN Sunan Kalijaga, dan menggantinya dengan guru besar, yg bukan hanya kredibel dari sisi akedemis, tapi mempunyai kepekaan sosial dan komitmen yang timggi  kepada PancaSila dan moral bangsa Indonesia,” tegasnya.

Saya mengapresiasi kepada MUI atas penjelasan dan pernyataan sikapnya, serta mengajak para akedemisi, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, legislator dan aparat penegak hukum, untuk memberikan penjelasan, pendidikan, pembinaan, regulasi, kebijakan dan langkah langkah yang tepat dan benar dalam pembinaan perilaku seksual dan pernikahan di kalangan masyarakat Indonesia. []