PKS: Perlunya Perda Produk Halal Demi Wujudkan Solo sebagai Kota Mice

0Shares

SOLO, (Pancaran.net) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Kota Surakarta mendorong terwujudnya Peraturan Daerah (Perda) produk halal demi kenyamanan segenap masyarakat Solo dan luar Solo. Upaya ini sebagai bentuk dukungan optimal  terhadap Kota Surakarta sebagai kota Meeting, Insentive, Convention dan Exhibithion (MICE) di Jawa Tengah.

Perda jaminan produk halal merupakan perda inisiatif dari Fraksi PKS sebagai partai Islam di DPRD Kota Surakarta. Karena dewan memiliki hak mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk kemudian menjadi Perda. Fraksi PKS melihat ini sebagai bentuk layanan prima dari Kota Solo sebagai kota MICE karena makin banyaknya pengunjung atau tamu yang datang.

“Masyarakat banyak juga yang datang ke kita (Solo- Red), tamu- tamu DPRD, mereka yang sisi pengamalan agamanya, keyakinannya itu kuat, pasti bertanya sini warung yang terjamin kehalalannya itu yang mana?” Ujar Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghofar Ismail saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/9).

Banyak tamu yang lebih dulu mengkonfirmasi kepadanya soal kebenaran berita yang beredar jika di Kota Solo dalam seharinya ada anjing yang disembelih sebanyak 1200 ekor untuk dikonsumsi. Tentu hal ini membuat Ghofar dan teman-teman terpanggil bahwa keberadaan perda produk halal semakin penting. Selain sebagai instrumen kebijakan tentu perda tersebut sebagai syiar dakwah yang dilakukan oleh PKS kepada masyarakat Kota Solo.

Ghofar menjelaskan sejauh ini usulan perda produk halal masih berhenti di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D). Pihaknya belum bisa memastikan bagaimana kelanjutannya karena belum ada surat balasan dari BP2D kepada DPRD. Jika sudah, tentu pihaknya akan segera menindak lanjuti hal tersebut berkaitan dengan apa yang disepakati dan apa yang belum disepakati oleh BP2D.

“Proses perda inisiatif itu jika diyatakan layak oleh BP2D, maka nanti oleh sekretaris dewan akan dibuatkan NA-nya (Naskah Akademik- Red), ada survey dan macem- macem setelah diteliti sampai muncul draft raperda”, jelasnya.

Ghofar mengungkapkan jika usulan perda produk halal yang sudah ada sejak 2018 ini penggarapannya sempat terhenti di karenakan momentum pemilu kemarin. Jika dinamika yang berjalan di DPRD Surakarta lancar setidaknya akhir tahun 2020 atau awal 2021 raperda produk halal bisa dilakukan pembahasan. Untuk sementara pihaknya menghimbau agar dinas-dinas terkait bisa mengawal dan menjamin kehalalan produk makanan di Kota Solo. Meskipun hingga saat ini belum ada perda, namun sudah ada Undang- Undang Jaminan Produk Halal.

“Di luar negeri saja hal itu diperjelas. Kalau babi ya katakan babi bahkan ada corner khusus muslim yang halal”, paparnya.

Pembuatan Perda Produk Halal merupakan salah satu amanat UUD 1945 yakni setiap umat beragama berhak menjalankan keyakinannya agamanya masing- masing. Bagi umat Islam hal- hal yang terkait halal dan haram suatu makanan merupakan hal yang mendasar. Oleh karenanya Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta yang nota bene sebagai pihak yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih bertanggungjawab.

Upaya DPRD Kota Solo ini pun disambut baik oleh komunitas pecinta anjing. Mereka bahkan berharap agar supaya pengonsumsian daging anjing di Kota Solo ini dilarang karena anjing  hanya binatang piaraan dan bukan binatang untuk dikonsumsi. Hal ini disampaikan kepada dewan pada saat mereka (komunitas- Red) melakukan audiensi dengan anggota dewan pada awal tahun 2019.

“Waktu itu bukan saya langsung yang menerima proses audiensi tapi intinya mereka mengatakan bahwa anjing itu binatang piaraan artinya bukan untuk dikonsumsi sehingga sangat sadis ketika binatang piaraan menjadi konsumsi”, pungkas Ghofar. []

 

Reporter: Kukuh Subekti