PP KAMMI Menolak Pengesahan RUU P-KS

0Shares

JAKARTA, (Pancaran.net) – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menolak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sikap penolakan ini berdasarkan nilai liberalisme yang mengabaikan Pancasila, ketahanan keluarga, agama dan moralitas bangsa Indonesia.

Majelis Ormas Islam (MOI) yang terdiri dari tiga belas ormas Islam telah lebih dahulu melakukan aksi penolakan. MOI yang terdiri dari  Syarikat Islam (SI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Persatuan Islam (PERSIS), Hidayatullah, Mathla’ul Anwar, Persatuan Tarbiyah Islamiah (Perti), Al Jam ‘iyatul Washliyah, Al-Ittihadiyah, Persatuan Ummat Islam (PUI), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI), Wahdah Islamiyah (WI), dan Ikatan Da’i Indonesia (IKADI). Kini giliran PP KAMMI melakukan penolakan dengan berbagai alasan, setidaknya ada enam poin yang menjadi alasan penolakan.

“KAMMI melihat setidaknya ada enam poin penting yang mendasari aksi penolakan  pengesahan RUU P-KS ini salah satunya ialah RUU P-KS dengan sengaja mengabaikan falsafah Pancasila dan UUD 1945 seraya mengambil falsafah feminisme,” ujar Ketua Umum PP KAMMI, Irfan Ahmad Fauzi dalam keterangan rilisnya kepada redaksi Pancaran, Ahad (26/8).

Salah satu aspek poin mendasar yang menjadi perhatian PP KAMMI ialah kelayakan naskah RUU P-KS sebagai naskah hukum perundang- undangan yang seharusnya lugas dan tidak multitafsir. Setidaknya ditemukan ada puluhan kata- kata ambigu yang dapat menimbulkan bahaya terhadap penafsiran hukumnya. Hal berikutnya yang patut menjadi perhatian ialah RUU P-KS berpotensi menyuburkan penyimpangan seksual (LGBTQ) dan perzinaan.

“Selain melakukan penolakan terhadap pengesahan RUU P-KS kami juga mendesak Panitia Kerja (Panja) RUU P-KS di Komisi 8 DPR untuk meniadakan pembahasan  RUU P-KS”, tandasnya. [KS]