Catatan Penasehat Hukum Terkait Putusan Arif dan Haryono

0Shares

SUKOHARJO, (Pancaran.net) – Pengadilan Negeri Sukoharjo memvonis Arif Budiman dan Haryono Haryono masing-masing 4 bulan 10 hari. Menurut majelis hakim keduanya terbukti melakukan aksi perusakan dan penganiayaan saat acara kampanye pilpres bulan Mei yang lalu.

Terkiat hal tersebut Hery Dwi Utomo, Ketua LBH Al Huda selaku penasehat hukum terdakwa memberikan padangannya.

“Menurut saya putusan untuk terdakwa Arif dan terdakwa Haryono sudah ringan, karena memang kedua terdakwa sudah menjalani 4 bulan 8 hari kemudian majelis hakim memutus 4 bulan 10 hari artinya kedua terdakwa punya waktu 2 hari untuk mempersiapkan kepulangannya,” ujarnya kepada Pancaran Selasa (20/8) usai sidang putusan.

Hanya memang kalau kita melihat dari fakta persidangan untuk khusus terdakwa Haryono, dengan bukti visum yang dilakukan oleh penyidik kepada majelis hakim sebetulnya saya kurang setuju.

Karena luka yang tercatat pada visum tersebut bukan luka yang diakibatkan oleh terdakwa Haryono melainkan luka yang diakibatkan oleh orang-orang yang pada saat itu bersama-sama

istilahnya seperti pengeroyokan kepada korban yang di dalam dakwaan dikatakan sebagai DPO.

Kemudian untuk Pasal 170 itu sendiri kurang setuju ketika jaksa penuntut umum dan majelis hakim mengambil pasal tersebut, karena antara Haryono dan Arif itu pada saat kejadian tidak dalam satu rombongan.

“Artinya mereka datang sendiri-sendiri, bahkan tidak saling kenal, Karena pada saat itu mereka berkumpul itu untuk untuk salat asar disitu, jadi Dari mana saja si Arif itu baru datang dari rumah temennya hari juga baru pulang kerja,” katanya.

Kemudian pada saat si korban menyalakan knalpot berisik sekali  otomatis semuanya pada menghampiri korban kemudian melakukan pemukulan dan pengrusakan. Artinya menurut saya unsur pasal bersama-sama itu harus ada koordinasi satu dengan yang lainnya yang memimpin, harus ada yang memerintahkan tapi dalam kasus ini tidak ditemukan atau gerakan spontanitas.

Sebetulnya perkara ini sangat sederhana. Cuma majelis hakim juga tidak bisa serta-merta membebaskan terdakwa karena memang ada tindakan terdakwa dan  memang itu melanggar hukum.

“Untuk Arif dikenakan pasal pengerusakan sedangkan untuk Haryono dikenakan penganiayaan. Majelis hakim tidak bisa lepas dari situ tapi dia mengambil sisi ringannya dari menghitung masa tahanan, jadi sebelum putusan itu majelis hakim sudah menghitung masa tahanan ini berapa berapa tahannya, oh 4 bulan 8 hari, Ya sudah kita kenakan menjadi 4 bulan 10 hari saja ya satu hari dua hari buat siap-siaplah istilah seperti itu,” tuturnya.

Terkait putusan ini adil atau tidak , Dosen IAIN Surakarta tersebut tidak bisa memberikan kepastian.

“Jadi kalau kita berbicara masalah apakah vonis ini adil atau tidak ya itu bisa jadi diskusi yang panjang. Kalau materi persidangan tidak ada yang dipaksakan, karena semuanya kan sudah sudah masuk persidangan artinya majelis hakim tinggal menyidangkan perkara, yang dipaksakan itu adalah ketika dibawa ke ranah penyidik,” katanya.

Karena dari awal sebetulnya korban tidak mau membawa perkara ini ke jalur hukum, korban sudah ikhlas dengan keadaan yang dialami, dia juga menyadari karena memang pada saat itu membuat berisik dengan knalpot motornya.

Tapi, dia dipaksa karena video yang di viralkannya itu akhirnya sampai ke mana-mana. Itu menjadi konsumsi masyarakat banyak akhirnya dia dipaksa untuk membuat laporan.

Hery menambahkan, anehnya lagi di dalam BAB semua saksi yang jumlahnya semuanya 12 orang termasuk saksi yang merekam dan saksi yang mengunggah dan yang menyebarkan tidak dikenakan pidana.

“Dia hanya dikenakan sebagai saksi bahwa dia itu betul merekam dan mengunggah. Saksi juga mengaku yang menyebarkan, hanya saja ketika majelis hakim meminta saksi untuk hadir di persidangan berkaitan dengan perbuatannya tersebut dia tidak bisa hadir, dipanggil satu kali lagi dia juga tidak hadir. Harusnya ketika penyidik memang betul-betul ingin menegakkan hukum, semuanya harus dikenakan pasal,” pungkasnya. []