ICMI Desak RUU-PKS Diganti Jadi ‘Kejahatan Seksual’

0Shares

JAKARTA, (Pancaran.net) – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mendorong perubahan Rencana Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi RUU Kejahatan Seksual. Pasalnya, sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang kekerasan seksual, sehingga kata penghapusan pada RUU ini tidak tepat.

“Sebaiknya kata penghapusan ditiadakan saja. Yang lebih tepat memang kejahatan seksual. Cakupannya lebih luas dan dalam,” ujar Wakil Ketua Umum ICMI, Sri Astuti Buchari dalam diskusi media dialektika di Euro Management, Jakarta Pusat, Senin 5 Agustus 2019.

Dia menjelaskan, merujuk pada Bab 1 Pasal 1 RUU PKS, definisi kekerasan seksual dalam beleid tersebut multitafsir dan tidak substantif.

“Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dapat terjadi pada semua usia dan gender. Sehingga seharusnya RUU ini diberlakukan secara universal,” ucap Sri Astuti.

Sri Astuti juga menyinggung jika selama ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak mengatur kompensasi terhadap korban kekerasan seksual, terutama perempuan.

Pihaknya mengusulkan dalam RUU Kekerasan Seksual kedepannya harus mengatur besaran kompensasi kepada korban. Termasuk hukuman minimal bagi para pelaku.

“Ketika Ia (korban-red) diceraikan dia tidak punya apa-apa dan dia sudah trauma nah itu kalau tidak ada kompensasinya enggak adil, maka kami dari ICMI mengusulkan Rp100 juta sampai satu miliar. Sementara pidana bagi pelaku 15 tahun penjara,” tegas Sri Astuti.

Pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar petemuan dengan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Sri Astuti berharap masukan ICMI ini bisa direalisasikan.

“Kita berharap Minggu kedua bulan September kita bisa bertemu. Karna RUU ini sudah komitmen bersama antara DPR dan presiden. Semoga tahun 2019 UU ini sudah selesai,” kata Sri Astuti.

Sementara untuk mencegah meningkatnya kasus kekerasan seksual, ICMI berharap setiap element masyarakat dan lembaga terkait dapat menggambil peran serta memaksimalkan tugas dan fungsinya.

“Agar pemerintah menghapuskan kemiskinan, lalu mengurangi pengangguran, kemudian tingkatkan fungsi polisi dimana-mana, tempatkan polisi dilokasi-lokasi yang rawan kejahatan seksual,” tandas Sri Astuti. []