Terkait Daging Anjing, Pemkab Sukoharjo Siapkan Payung Hukum

0Shares

SUKOHARJO, (Pancaran.net) – Animal Friends Jogja (AFJ) dan Sahabat Anjing Surakarta (SAS)  mewakili Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) meminta pada Pemkab Sukoharjo untuk membuat aturan tegas pelarangan konsumsi dan perdagangan daging anjing. Permintaan disampaikan secara resmi dalam pertemuan di ruang Graha Satya Karya (GSK) Setda Sukoharjo, Kamis (25/07/2019). Pertemuan dipimpin oleh Asisten 2 Sekda Sukoharjo Widodo dan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Dilansir krjogja, AFJ dan SAS melihat selama ini masih banyak praktek pelanggaran dan belum ada sanksi tegas diberikan pada pelaku. Pemkab Sukoharjo sendiri sekarang sedang mempersiapkan regulasi sebagai dasar penindakan.

Juru bicara AFJ Among Prakosa, mengatakan, AFJ dan SAS terus melakukan kampanye dengan mendatangi semua pemerintah daerah di Solo Raya. Daerah yang sudah dikunjungi yakni Kabupaten Karanganyar, Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya setelah ini ke Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten. Sedangkan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten direncanakan Agustus mendatang.

Solo Raya menjadi sasaran untuk dikunjungi pertama karena merupakan daerah rawan pelanggaran perdagangan dan konsumsi daging anjing. Hal itu dilihat dari maraknya pedagang yang menjual menu makanan olahan daging anjing. Selain itu juga banyak tempat pemotongan atau jagal anjing.

“Di Solo Raya paling banyak perdagangan daging anjing tertinggi di Kota Solo dan kedua di Kabupaten Sukoharjo. Jadi kenapa kami ke sini karena memang Kabupaten Sukoharjo masuk wilayah rawan pelanggaran,” ujarnya.

Di wilayah Kabupaten Sukoharjo diketahui ada sekitar 28 pedagang yang menjual menu olahan daging anjing. Mereka tersebar dibeberapa kecamatan. “Itu baru pedagang saja belum jagal anjing. Sebab dalam setiap hari saja ada puluhan anjing disembelih untuk diperdagangkan dagingnya ke pedagang,” lanjutnya.

Among menegaskan, pihaknya dalam hal ini meminta kepada pemerintah daerah untuk bersikap tegas menghentikan perdagangan dan konsumsi daging anjing secepatnya. Hal itu untuk menghindari semakin bertambahnya jumlah anjing yang menjadi korban. Selain itu juga mencegah terjadinya penularan penyakit rabies ke manusia.

“Pemkab Sukoharjo kami minta tegas dengan membuat aturan mengikat baik dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda) untuk menghentikan perdagangan dan konsumsi daging anjing. Sebab daging anjing sendiri bukan sebagai hewan sumber pangan manusia untuk dikonsumsi,” lanjutnya.

Asisten 2 Sekda Sukoharjo Widodo mengatakan, Pemkab Sukoharjo segera menindaklanjuti setelah ada masukan dari AFJ dan SAS terkait perdagangan daging anjing. Tindaklanjut akan dilakukan dengan melibatkan sejumlah OPD seperti Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Bagian Perekonomian. Tidak kalah penting juga akan dilibatkan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sukoharjo.

Pemkab Sukoharjo setelah ini akan langsung mengambil tindakan tegas setelah mendapatkan masukan dari AFJ dan SAS terhadap pedagang daging anjing. Namun bentuknya masih sebatas himbauan saja. Sebab hingga sekarang belum ada dasar hukum kuat untuk memberlakukan pelarangan.

“Untuk sementara pedagang yang menjual makanan dengan menu olahan daging anjing kami himbau untuk tidak lagi menjualnya dan bisa ganti dengan menu makanan lainnya. Pemkab Sukoharjo sekarang baru sebatas menghimbau. Nanti setelah ada Perda baru bisa menerapkan larangan dan menutup apabila masih ditemukan pelanggaran,” lanjutnya.

Widodo menyampaikan dalam pertemuan diketahui sesuai data dari OPD terkait diketahui ada 27 pedagang yang menjual makanan dengan menu olahan daging anjing. Sedangkan data dari AFJ ada sekitar 28 pedagang. Data pasti jumlah pedagang akan dilakukan pengecekan ulang dengan menerjunkan petugas di lapangan. Sasarannya yakni disemua wilayah di Sukoharjo.

“Data sementara pedagang yang ditemukan menjual daging anjing berada di wilayah Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kecamatan Baki dan Kecamatan Gatak,” lanjutnya.

Ditambahkan Widodo, hewan anjing tidak termasuk dalam hewan sumber pangan manusia. Selain itu, pelarangan mengkonsumsi daging anjing juga sebagai antisipasi munculnya penyakit rabies di Sukoharjo. Pasalnya, ketika muncul kasus rabies, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk pemulihannya. Belum lagi termasuk biaya yang dibutuhkan untuk penanggulangannya. Untuk itu, Pemkab akan menyiapkan dulu payung hukum maupun regulasinya. []